Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 2016 dan 15 Ranperda


Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan berkas Nota Pengantar Bupati tentang LKPj dan 15 Ranperda yang diterima Ketua DPRD, Manaek Hutasoit, Amd pada Rapat Paripurna.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2016 dan lima belas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Humbang Hasundutan (24/7) di Gedung DPRD Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul.

Rapat Paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Sarma Siregar, SH, MH, Kajari Humbang Hasundutan, Zaidar Rasepta, SH, MM, Kapolres Humbang Hasundutan diwakili Kasat Binmas, AKP Jamal Sitorus, Dandim 0210/ TU diwakili Pabum, Mayor Junaedi, Ketua TP. PKK Humbahas, Ny. Lidia Dosmar Banjarnahor, Wakil Ketua TP. PKK, Ny. Tiur M Saut Parlindungan Simamora, Ketua DWP Humbahas, Ny. Betti Saul Situmorang, Sekdakab Humbahas, Saul Situmorang, SE, Asisten Pemerintahan, Toni Sihombing, Sejumlah SKPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan Insan Pers.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE membacakan Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang LKPj dan 15 Ranperda Pada Rapat Paripurna

Dalam Nota Pengantarnya, Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan bahwa penyampaian Nota Pengantar LKPj Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2016 dan lima belas Ranperda Tahun 2017 disampaikan secara serentak, hal ini telah disepakati terlebih dahulu dalam rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun tujuan penyampaian LKPj ini adalah untuk memberikan keterangan bupati kepada DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyangkut pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah selama Tahun Anggaran 2017. LKPj Tahun 2016 ini disusun berdasarkan format PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah dan  LKPj kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Selain penyampaian LKPj, ada lima belas Ranperda yang telah dibahas, yaitu Ranperda tentang Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa; Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Ranperda tentang Investasi jangka Pendek  dan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BHPTB); Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Ranperda tentang Administrasi Kependudukan; Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor;  Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah; Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE dan Forkopimda bersalaman Usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang LKPj dan 15 Ranperda

Dosmar juga menyampaikan dari 19 Ranperda yang telah kami ajukan ada Ranperda yang belum dibahas yaitu Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Humbang Jaya; Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindugan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta; Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016.

Sebelumnya Pimpinan Rapat, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Manaek Hutasoit, Amd yang menerima laporan dari Pelaksana Sekretaris DPRD, Makden Sihombing, S.Sos, MM menyatakan bahwa berdasarkan laporan Sekwan kehadiran Anggota dan Pimpinan DPRD sudah memenuhi quorum yaitu dari 25 anggota dan pimpinan DPRD hadir 21 orang, izin 2 orang dan tanpa keterangan 2 orang.

Suasana Ruang Rapat Paripurna pada Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang LKPj dan 15 Ranperda.

Usai menyampaian Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan, Berkas LKPj dan 15 Ranperda yang diparipurnakan disampaikan langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE didampingi Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora kepada Ketua DPRD, Manaek Hutasoit, Amd didampingi Wakil Ketua DPRD, Marsono Simamora.

Manaek menyampaikan setelah mendengar Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan akan mempersiapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap LKPj Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD hari Selasa, 25 Juli 2017 pukul 10.00 WIB. Selanjutnya akan melaksanakan rapat paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap 15 ranperda dilaksanakan pada 25 Juli 2017 pukul 13.00 WIB. (rel/ ST/ Kominfo)

Ketua TP. PKK, Ny. Lidia Dosmar Banjarnahor, Wakil Ketua TP. PKK, Ny. Tiur M Saut Parlindungan Simamora, Ketua DPW Humbahas, Ny. Betti Saul Situmorang dan sejumlah anggota PKK mengikuti rapat Paripurna.